Kantor Presiden dan Kementerian Pindah ke IKN Juli 2024, Menteri PUPR: Saya yang Pertama

Progres pembangunan IKN saat ini sudah mencapai 29 persen

Situasi proses pembangunan IKN di Kalimantan Timur

Progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur dikabarkan sudah mencapai 29 persen. Itulah sebabnya IKN yang berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) itu sudah siap dihuni. Setidaknya instansi pemerintah sudah bisa berkantor di IKN tahun depan.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengungkapkan pembangunan beberapa bangunan sudah selesai dan digunakan pada Juli 2024. Sehingga saat harapkan pada Agustus 2024, upacara peringatan Hari Kemerdekaan sudah bisa dilaksanakan di IKN.

"Progresnya sekitar 29 persen, kita targetkan beberapa bangunan itu selesai Juli 2024, sehingga Agustus bisa dipakai upacara (Kemerdekaan)," kata Basuki.

Saat berbicara di Monumen Nasional (Monas) Jakarta Pusat, Kamis 1 Juni 2023, Basuki menjelaskan beberapa bangunan yang ditargetkan selesai dalam waktu cepat adalah kantor presiden dan menteri koordinator. Basuki menambahkan kementerian yang dipimpinnya, Kementerian PUPR menjadi yang pertama pindah.

"Kantor PU (harus selesai), karena saya yang harus pindah pertama kali," ujarnya.

Sebelumnya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan progress pembangunan IKN sudah mencapai 26 persen.

Saat memberikan keterangan pers usai menghadiri rapat terbatas di Jakarta Rabu 12 April 2023, Suharso menyebut progres pembangunan fisik IKN meningkat signifikan sejak dikunjungi Presiden Joko Widodo Jokowi pada Februari 2023 lalu.

“Kemajuannya sekarang sudah di angka 26 persen. Ketika Bapak Presiden hadir di sana, masih di angka 15 persen. Mudah-mudahan ini ada percepatan,” ujar Suharso.

Pembangunan tersebut, meliputi pembangunan infrastruktur dasar seperti infrastruktur air minum, sanitasi, jalan, gedung pemerintahan, dan perumahan.

“Bangunan yang dimaksud adalah termasuk untuk penyediaan air bersih, kemudian pembangunan waduk yang sudah sebentar lagi kita akan memfungsikan waduk tersebut,” katanya.

Mantan Ketua Umum PPP ini menambahkan pemerintah membuka peluang pihak swasta terlibat dalam pembangunan IKN. Kerjasama yang ditawarkan melalui skema antara pemerintah dan badan usaha atau Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

“Bukan hanya dibangun oleh pemerintah, tetapi kita juga membuka keterlibatan swasta termasuk swasta asing dalam skema KPBU,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe mengungkapkan sejumlah investor sudah menyatakan tertarik terlibat dalam pembangunan IKN. Hal ini membuktikan skema KPBU banyak diminati investor, baik dalam maupun luar negeri.

“KPBU ini diminati bukan hanya dari investor lokal, tetapi juga investor dari luar negeri yang sudah sedang berproses ini dari konsorsium Nusantara antara investor lokal dengan investor dari China, kemudian ada dari Korea,” ujar Dhony seperti dikutip dari laman setkab.go.id.

Dhony menyampaikan, selain gedung pemerintahan dan hunian, di IKN juga akan dibangun sejumlah sarana dan prasarana lainnya, seperti sarana pendidikan dan fasilitas kesehatan. Di bidang kesehatan, lanjut Dhony, Presiden Jokowi menekankan agar di IKN dibangun fasilitas kesehatan berskala internasional.

“Ada beberapa rumah sakit yang sudah berminat dan segera akan kita umumkan, mudah-mudahan di bulan Mei sudah ada yang terpilih, yang sesuai arahan Pak Presiden, ini rumah sakit unggul yang harus ada kerja sama dengan internasional,” tandasnya.

Jurnalis GBN

Tentang GBN.top

Kontak Kami

  • Alamat: Jl Penjernihan I No 50, Jakarta Pusat 10210
  • Telepon: +62 21 2527839
  • Email: redaksi.gbn@gmail.com