Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menggeledah Kantor Kementerian Sosial (Kemensos) RI. Tindakan ini dalam upaya KPK membongkar kasus dugaan korupsi penyaluran beras bantuan sosial (bansos) untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2020-2021.
Kabar soal penggeledahan di Kantor Kemensos di benarkan Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri. Namun saat berbicara Selasa 23 Mei 2023, Ali tidak menjelaskan secara rinci perkembangan kasus dugaan korupsi bansos yang tengah ditangani KPK.
“Benar, ada kegiatan dimaksud,” katanya.
Ali hanya menyatakan penggeledahan dilakukan dalam rangka melengkapi dan mengumpulkan alat bukti terkait dugaan tindak pidana korupsi penyaluran bansos.
"Dalam rangka untuk terus mengumpulkan dan melengkapi alat bukti yang telah kami miliki terkait dugaan tindak pidana korupsi penyaluran bantuan sosial berupa beras," ujarnya.
Ali berjanji akan menyampaikan perkembangan kasus tersebut ke masyarakat. Termasuk hasil dan tindak lanjut dari kegiatan penggeledahan di Kemensos.
“Pada saatnya nanti kami akan sampaikan pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka, konstruksi perkara ini secara utuh dan lengkap, termasuk pasal-pasal yang diterapkan,” pungkas Ali.
Sementara itu Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengaku tidak tahu menahu soal adanya dugaan korupsi bansos. Pasalnya kasus yang tengah ditangani KPK itu terjadi pada 2020, saat dirinya belum dilantik menjadi Menteri Sosial (Mensos).
"Jadi kalau teman-teman tanya masalahnya di mana, saya tidak tahu. Hanya yang saya tahu ini aneh kenapa duit yang di Dayasos itu turut serta. Tapi saya tidak tahu case kejadiannya kayak apa," ujar wanita yang biasa disapa Risma ini.
Risma menegaskan tidak akan melakukan terhadap upaya KPK membongkar kasus tersebut. Mantan Wali Kota Surabaya ini menegaskan dirinya mendapat tugas dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar bantuan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak disalurkan berupa barang melainkan uang.
Sebelumnya KPK menduga telah terjadi tindak pindana korupsi penyaluran beras bansos di seluruh Indonesia. KPK menduga terdapat data fiktif PKM PKH. KPK menangkap indikasi korupsi tersebut melibat salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Bhanda Ghara Reksa (Persero) atau BGR Logistics dan sejumlah pihak swasta.
Sejauh ini, KPK telah menetapkan beberapa tersangka yang masih dirahasiakan identitasnya. KPK diketahui telah meminta Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mencegah Direktur Utama PT Trans Jakarta yang mengundurkan diri, Kuncoro Wibowo ke luar negeri.
Selain itu 5 orang, yakni Ivo Wongkaren, April Churniawan, Richard Cahyanto, Roni Ramdani, dan Budi Susanto juga dicegah ke luar negeri. Keenam orang itu dicegah ke luar negeri sejak 10 Februari 2023 hingga 10 Agustus 2023.
