Keputusan Presiden Joko Widodo melantik anggota kabinet baru, baik menteri maupun wakil menteri terus menjadi pembicaraan publik. Beberapa pihak menilai keputusan tersebut sia-sia alias mubazir. Bahkan keputusan mengangkat Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) menggantikan Johnny Plate hanya membuang-bunang anggaran.
Penilaian itu disampaikan pengamat Samuel F Silaen saat berbicara Selasa 18 Juli 2023. Samuel mengatakan penunjukan Budi Arie tak lebih dari bancakan kekuasaan yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Studi Masyarakat dan Negara (Laksamana) ini pun khawatir pengeluaran Negara bakal membengkak dengan tindakan bagi-bagi atau bancakan kekuasaan itu.
"Bagi-bagi kue kekuasaan ini tetap dilakukan meskipun pos anggaran pengeluaran negara terus membengkak yang ujungnya harus berutang kepada negara asing," kata Samuel.
Terlebih jika dikaitkan dengan masa jabatan Kabinet Indonesia Maju pimpinan Jokowi-Ma’ruf Amin yang hanya menyisakan kurang dari setahun saja. Perombakan kabinet yang dilakukan Jokowi tidak akan efektif dan program yang dilakukan tidak akan maksimal lantaran waktu yang tersisa hanya beberapa bulan saja.
"Beberapa bulan ke depan sudah memasuki tahapan pemilu, maka kebijakan strategis sudah tidak bisa lagi diambil oleh pemerintah," tutur Samuel.
Pendapat senada disampaikan Ketua Dewan Nasional Setara Institute Hendardi yang menyoroti keputusan Jokowi melantik 1 menteri, 5 wakil menteri, dan 2 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) baru. Hendardi bahkan menyebut reshuffle kabinet kali ini adalah yang terburuk selama Jokowi berkuasa.
"Bukannya mencari sosok menteri yang kompeten dan berintegritas sebagai antitesis pejabat sebelumnya, Jokowi justru menunjuk sosok yang tidak punya kapasitas dan jejak rekam di bidang yang dibutuhkan oleh Kemenkominfo," kata Hendardi.
Saat memberikan keterangan tertulis, Selasa 18 Juli 2023 Hendardi menyatakan sosok-sosok pengisi jabatan baru saat ini tak lebih dari kepanjangan tangan Jokowi dan kelompoknya saja. Para anggota kabinet baru itu menurut Hendardi bukan representasi partai-partai anggota koalisi pendukung pemerintah.
"Reshuffle ini bukan ditujukan untuk memanfaatkan sisa waktu menjalankan mandat membangun keadilan dan kesejahteraan rakyat, tetapi lebih menyerupai konsolidasi kapital dan infrastruktur politik untuk pemilu sebagai jembatan kekuasaan bagi kelompok asuhan Jokowi, termasuk melindungi kepentingan politik keluarga Jokowi," ujarnya.
Hendardi menambahkan Jokowi tidak menggunakan hak prerogatifnya selaku Kepala Negara dengan baik. Terbukti pemilihan anggota kabinet tidak membawa manfaat bagi rakyat. Padahal hak prerogatif dalam memilih anggota cabinet diperoleh Jokowi dari rakyat melalui Pemilihan Umum (Pemilu).
"Hak prerogatif yang melekat pada seorang Jokowi telah dijalankan secara prosedural secara absah tetapi tidak membawa manfaat bagi republik, padahal hak itu melekat dan diperoleh melalui suara publik dalam pemilu," ucap Hendardi.
Terlebih saat ini Jokowi terlihat sedang sibuk menyiapkan anak-anaknya untuk meneruskan kekuasaan. Selain itu mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyiapkan kelompok asuhan lintas parpol yang bisa menjadi pelindung setelahmasa jabatannya berakhir.
"Jokowi merasa menjadi sentrum kontestasi politik 2024, padahal kepemimpinan dan kekuasaannya semakin rapuh dan melampaui berbagai fatsoen politik," imbuh Hendardi.
Presiden Jokowi secara resmi melantik 1 menteri dan 5 wakil menteri baru pada Senin 17 Juli 2023 di Istana Negara, Jakarta. Anggota kabinet bari yang dilantik adalah Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Komunikasi dan Informasi (Kominfo). Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria, Wakil Menteri Desa Paiman Raharjo.
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rosan Roeslani, Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Mansury dan Wakil Menteri Agama Saiful Rahmat Dasuki.
Selain itu disaat yang sama Jokowi juga melantik 2 anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), yakni Gandi Sulistiyanto Suherman dan Djan Faridz.
