SMP Islam Terpadu Tumbuh Pesat, PDIP Kritik Wali Kota Depok

Kebanyakan SMP Islam Terpadu didirikan oleh kader PKS.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Depok Ikravany Hilman menggugat Wali Kota Muhammad Idris karena pertumbuhan pesat SMP Islam Terpadu

Pertumbuhan jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu (IT) di Kota Depok, Jawa Barat mendapat sorotan PDIP. Hal itu lantaran jumlah SMP IT di Depok saat ini hampir sama dengan SMP Negeri (SMPN). Padahal bersekolah di SMPN menurut PDIP adalah dambaan banyak siswa Sekolah Dasar (SD), terutama dari kalangan tidak mampu.

Ketua Fraksi PDIP DPRD Kota Depok, Ikravany Hilman menyebut jumlah SMPN di Depok sangat kurang. Akibatnya banyak lulusan SD yang tidak terserap dan terpaksa masuk SMP Swasta.

Saat berbicara Senin 5 Juni 2023, Ikravany menjelaskan sejak 2005 sampai 2020 jumlah SMPN di Kota Depok hanya bertambah 9 sekolah. Sehingga saat ini SMPN berjumlah 26 sekolah. Jumlah tersebut hampir sama dengan SMP IT sebanyak 25 sekolah.

"Kalau tahun 2005 sampai 2020 penambahan SMP negeri itu hanya sembilan, sehingga jadi 26. Maka bisa dibandingkan dengan SMP Islam Terpadu (IT) dengan jangka waktu yang hampir sama, SMP Islam Terpadu itu 25 (jumlahnya)," katanya.

Ikravany pun mempertanyakan mengapa pertumbuhan SMP IT begitu pesat. Terlebih banyak dari sekolah tersebut didirikan dan dikelola oleh kader PKS. Ikravany menduga ada unsur kesengajaan atau by design dengan menjamurnya SMP IT di Kota Depok. Pasalnya Wali Kota Depok Mohammad Idris juga berasal dari PKS.

Itulah sebabnya Ikravany meminta Idris menjelaskan kondisi tersebut bisa terjadi. Warga Kecamatan Sukmajaya, Depok ini mengaku tidak masalah dengan keberadaan sekolah swasta, termasuk SMP IT.

Ikravany menyatakan pihaknya hanya menggugat keberpihakan Pemkot Depok terhadap masyarakat. Terutama soal pembangunan sekolah negeri yang bisa dijangkau masyarakat.

"Wali kota Depok harus menjelaskan apakah perbandingan antara sekolah-sekolah swasta dengan sekolah Islam tepadu yang banyak dipegang oleh orang-orang PKS itu by design atau nggak. Kalau nggak, jelaskan dong kenapa nggak bangun SMP negeri," ujar Ikravany.

Anggota Komisi D DPRD Kota Depok ini juga menilai komitmen Pemkot Depok terhadap dunia pendidikan masih kurang. Menurutnya sejatinya kesempatan untuk itu ada tapi Pemkot terkesan tidak mau melakukannya.

"Menurut saya komitmen kurang, karena kesempatannya ada, kemampuannya ada, tinggal mau nggak dieksekusi," kata Ikravany.

Sementara itu Pemkot Depok mengakui saat ini jumlah SMP Negeri masih belum ideal. Itulah sebabnya Pemkot Depok terus berupaya menambah jumlah sekolah negeri, termasuk SMP agar sesuai dengan jumlah pertumbuhan siswa.

Kabid Pembinaan SMP Disdik Kota Depok, Joko Soetrisno menerangkan saat ini terdapat 214 SD yang setiap tahun meluluskan ribuan siswa. Jumlah tersebut tidak sebanding dengan SMPN yang hanya 33 sekolah.

Saat berbicara Senin 5 Juni 2023, Joko menyebut tahun ini pihaknya tengah membangun 3 SMP Negeri, yakni SMPN 27, 29, dan 30. Ketiganya masing-masing berada di Kecamatan Cimanggis, Cipayung, dan Pancoran Mas.

Sedangkan tahun depan Pemkot Depok akan membangun SMPN 34. Diharapkan tahun 2024, SMPN 34 sudah masuk dalam Penerima Peserta Didik Baru (PPDB) online.

"Untuk tahun 2024 kita akan membangun SMP 34, nanti kita coba masukkan ke PPDB online. Sehingga nanti ada tambahan sekitar empat lokal lah gitu tempat rombongan belajar," kata Joko.

Jurnalis GBN

Tentang GBN.top

Kontak Kami

  • Alamat: Jl Penjernihan I No 50, Jakarta Pusat 10210
  • Telepon: +62 21 2527839
  • Email: redaksi.gbn@gmail.com