Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Selatan (Kalsel) mengungkapkan kekecewaan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. DAD mewakili masyarakat suku Dayak merasa tidak dilibatkan dalam proses pembangunan calon ibu kota Republik Indonesia itu.
DAD pun mengajukan 7 tututan kepada Jokowi yang disampaikan dalam aksi damai di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis 15 Juni 2023. Dalam tuntutan yang dibacakan Ketua Umum Abdul Kadir, DAD meminta Jokowi mengganti Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dengan putra asli Dayak.
DAD juga meminta putra-putri Dayak lebih banyak dilibatkan dalam struktur organisasi IKN Nusantara. Putra-putri dari 5 provinsi di Kalimantan harus mendapatkan posisi di struktur organisasi IKN Nusantara.
“Kami meminta Presiden RI mengganti Kepala Otorita IKN, yang saat ini dijabat oleh Bambang Susantono. Kemudian kami menutut agar setiap putra-putri dari lima provinsi di Kalimantan mendapatkan posisi dalam struktur organisasi IKN,” ujarnya.
Kadir menambahkan DAD juga meminta pemerintah segera membangun rumah adat dayak. Selain itu pemerintah juga dituntut segera memberikan sertifikat lahan seluas 250 hektar (ha). Nantinya setiap provinsi di Kalimantan mendapat 50 ha dan digunakan untuk perkampungan kebudayaan dayak.
“DAD Kalsel juga menuntut agar semua pegawai yang jabatan strategis di IKN harus ada keterwakilan masyarakat adat dayak. Serta dalam pembangunan IKN juga kontraktor dan UMKM masyarakat adat daya,” tuturnya.
Kadir mengungkapkan, pemerintah sebelumnya pernah menjanjikan putra-putri Dayak mendapatkan jabatan di struktur organisasi IKN. Namun dalam kenyatannya 4 orang yang diajukan tidak lulus seleksi. Kadir pun mengaku kecewa dengan hal tersebut.
“Kami sangat kecewa,” ucap Kadir.
Sementara itu Sekretaris DAD Kalsel, Robby Mahajaya Ngaki menyatakan sangat wajar pihaknya minta dilibatkan dalam proses pembangunan IKN Nusantara. Termasuk permintaan agar putra-putri Dayak dimasukkan dalam struktur organisasi IKN.
"Bayangkan, IKN dibangun di Kalimantan. Masa kita disisihkan, harusnya kita jadi tuan rumah. Soal mampu atau tidak itu relatif. Kami tak minta banyak-banyak. Cukup 10 orang saja, artinya dari 5 provinsi ada 2 perwakilan dan itu cukup,” ujarnya.
Robby mengaku khawatir masyarakat Dayak bakal tersingkir jika tidak dilibatkan dalam proses pembangunan IKN Nusantara. Itulah sebabnya Robby menyatakan seluruh pengurus DAD diseluruh Indonesia juga menyuarakan tuntutan serupa. Tidak hanya di Kalimantan, tapi juga DAD di Jakarta hingga Sumatera.
“Intinya, dalam membangun IKN, di tempat kami harus dilibatkan,” kata Robby.
