Setiap bulan September, Kota New York di Amerika Serikat menjadi tuan rumah sejumlah pertemuan global penting, terutama terkait dengan aktivitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan forum internasional lainnya.
Di antaranya, Sidang tahunan Majelis Umum PBB (UNGA) yang menjadi ajang bagi kepala negara, pemerintah, serta diplomat untuk menyampaikan pidato tentang berbagai isu global. Ada juga pertemuan tingkat tinggi atau summit yang fokus pada isu-isu tertentu seperti perubahan iklim, kesehatan global, pembangunan berkelanjutan, dan lainnya. Selain itu, juga diselenggarakan Climate Week NYC, salah satu acara iklim terbesar di dunia.
Secara total, diperkirakan ada lebih dari 10.000 hingga 20.000 orang yang datang ke New York untuk menghadiri berbagai pertemuan, acara, dan kegiatan selama September, termasuk delegasi resmi negara, peserta acara sampingan, jurnalis, dan pengunjung lainnya. Angka ini bervariasi setiap tahun tergantung pada skala acara, prioritas global, serta kondisi internasional.
Tahun ini, Summit for the Future – KTT Masa Depan diadakan bersamaan dengan UNGA, dan mengumpulkan pemimpin dunia, masyarakat sipil, serta pemangku kepentingan untuk membahas isu-isu global penting seperti perdamaian, keamanan, pembangunan berkelanjutan, dan perubahan iklim. Melalui siaran persnya PBB menjelaskan, pada 22 September 2024 para pemimpin dunia mengadopsi Pact for the Future – Pakta untuk Masa Depan, mencakup Global Digital Compact - Kesepakatan Digital Global dan Declaration of Future Generations - Deklarasi Generasi Masa Depan.
Presiden Majelis Umum PBB mengatakan bahwa Pakta untuk Masa Depan, sebagai hasil proses inklusif bertahun-tahun, akan menjadi dasar bagi tatanan global yang berkelanjutan, adil, dan damai bagi semua negara dan rakyat.
Salah satu pencapaian penting adalah reformasi Dewan Keamanan PBB yang paling progresif sejak tahun 1960-an, dengan rencana meningkatkan efektivitas dan representasi Dewan, terutama untuk memperbaiki kurangnya keterwakilan Afrika. Selain itu, pakta juga mencakup komitmen pertama dalam lebih dari satu dekade untuk menghilangkan senjata nuklir secara total. Ada juga kesepakatan untuk memperkuat kerangka kerja internasional yang mengatur ruang angkasa guna mencegah perlombaan senjata di luar angkasa dan memastikan manfaat dari eksplorasi luar angkasa yang aman bagi semua negara.
Aspek pembangunan berkelanjutan dirancang untuk mempercepat pelaksanaan Tujuan pembangunan Berkelanjutan (SDGs), antara lain mengakui perlunya reformasi arsitektur keuangan internasional untuk lebih mendukung negara-negara berkembang. Ini termasuk memberikan suara lebih besar bagi negara-negara berkembang dalam pengambilan keputusan di lembaga keuangan internasional, memobilisasi lebih banyak pendanaan dari bank pembangunan multilateral, serta meninjau arsitektur utang negara untuk memastikan negara-negara dapat meminjam dengan berkelanjutan. Pakta juga mendorong langkah-langkah konkrit untuk melindungi negara miskin dari guncangan ekonomi dan finansial, serta meningkatkan pembiayaan untuk menghadapi perubahan iklim, dengan fokus pada adaptasi dan investasi dalam energi terbarukan. Lebih jauh, pakta juga menyoroti pentingnya memperbaiki cara mengukur kemajuan manusia, melampaui Produk Domestik Bruto dengan fokus pada kesejahteraan manusia dan keberlanjutan planet.
Di bidang kerja sama digital, Global Digital Compact yang terlampir dalam pakta menjadi kerangka kerja global pertama untuk kerja sama digital dan tata kelola kecerdasan buatan (AI). Intinya, komitmen untuk merancang, menggunakan, dan mengatur teknologi demi kepentingan semua orang.
Deklarasi pertama tentang Future Generations juga diadopsi, yang menetapkan langkah-langkah untuk mempertimbangkan kepentingan generasi mendatang dalam pengambilan keputusan saat ini, termasuk kemungkinan penunjukan utusan untuk generasi masa depan.
Terkait dengan hak asasi manusia dan kesetaraan gender, Pakta untuk Masa Depan memperkuat kerja PBB di bidang tersebut, termasuk perlindungan bagi para pembela hak asasi manusia.
Keseluruhan isi Pact for the Future diperkaya oleh partisipasi berbagai suara dari seluruh dunia. Proses ini melibatkan lebih dari 4000 peserta dari berbagai latar belakang, termasuk kepala negara dan pemerintahan, pengamat, lembaga internasional, dan organisasi masyarakat sipil.
Tetapi, Pakta untuk Masa Depan ini tidak mengikat secara hukum, sehingga implementasi oleh negara-negara anggota PBB akan sangat bergantung pada komitmen politik masing-masing negara, serta tekanan global, baik dari masyarakat sipil, sektor swasta, maupun aliansi internasional.
