Menteri Investasi/ Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia geram terhadap Dana Moneter Internasional (IMF) atas pernyataanya yang meminta pemerintah RI mempertimbangkan kebijakan pembatasan ekspor nikel dan bahan mineral lain.
"Saya sebagai mantan aktivis merasa terganggu ketika ada sebuah kedaulatan bangsa kita, independensi negara kita digores oleh siapapun dan saya pikir ini harus kita lawan cara-cara seperti ini tidak lagi untuk kita tempatkan mereka di tempat yang baik di bangsa ini. Dia tidak usahlah campur-campur mengurus Indonesia, " ujarnya, Jumat (30/6/2023).
IMF dalam laporan berkala membuat pernyataan mendukung hilirisasi guna mendorong transformasi struktural dan penciptaan lapangan kerja. Namun di sisi lain, lembaga itu juga menentang kebijakan ekspor karena dianggap merugikan Indonesia dan negara lain.
"IMF katakan bahwa negara kita rugi, ini di luar nalar berpikir sehat saya. Dari mana rugi? Tahu enggak, dengan kita hilirisasi itu penciptaan nilai tambah sangat tinggi sekali. Sebelum hilirisasi, ekspor nikel cuma 3,3 miliar dolar AS pada 2017-2018. Setelah ekspor nikel disetop, Indonesia dapat hampir 30 miliar dolar AS pada 2022, itu 10 kali lipatnya," ujarnya.
Laporan IMF yang berjudul "IMF Executive Board Concludes 2023 Article IV Consultation with Indonesia", menurut Bahlil, di luar nalar. Kebijakan pelarangan ekspor nikel justru menguntungkan Indonesia.
Dia menegaskan alasan yang digunakan IMF yang meminta Jokowi menghentikan kebijakan tersebut ngawur dan menilai permintaan itu telah mengganggu kedaulatan bangsa Indonesia. Dia juga menyatakan pemerintah tak akan terjerumus ke dalam jebakan IMF lagi.
