Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyarankan pemerintah meminta klarifikasi kepada Amerika Serikat (AS) soal barang-barang yang terkena pajak 64 persen. Tindakan tersebut sebagai bagian dari upaya negosiasi pemerintah Indonesia atas kebijakan yang baru saja diputuskan Presiden Donald Trump.
"Negosiasi ialah menurunkan tarif itu. Karena dasarnya bahwa dianggap Amerika, kita kenakan dia 64 persen (tarif). Mana 64 persen itu? Angka apa? Sehingga kena 32 persen, itu negosiasikan. Mana buktinya bahwa tidak benar itu? Jadi, kalau kita bisa buktikan bahwa kalau kita hanya kenakan 30 persen, maka hanya kena tarif 15 persen" katanya.
Saat berbicara kepada awak media, Sabtu 5 April 2025, pria yang biasa disapa JK ini mengatakan ada dua harga yang berlaku pada barang impor, yakni harga impor dan harga jual. Dari keduanya yang berpengaruh kepada rakyat Indonesia adalah harga jual.
"Ada dua harga, ada harga impor misal sepatu 15 hingga 20 dolar AS. Harga jual 50 hingga 70 dolar AS. Yang berpengaruh pada rakyat Indonesia harga jual. Sedangkan yang dikenakan tarif 32 persen itu harga impor. Jadi efeknya bukan 32 persen, cuma 10 persen," ujar JK.
Pria asal Makassar dengan latar belakang pengusaha ini menilai posisi Indonesia tidak seperti China yang lebih banyak mengekspor barang jadi ke AS. Bahkan menurut JK barang buatan China mendominasi ritel besar di AS. JK mencontohkan di jaringan ritel terbesar di AS, Walmart, 90 persen barang yang jual adalah buatan China.
"Kita bukan posisi seperti China. China lebih banyak pabrik barang jadi. Kalau masuk ke Walmart di Amerika, mungkin 90 persen barang yang dijual itu buatan China, barang jadi semua. Kalau kita tidak. Sebagian besar ada barang jadi, seperti sepatu, tapi murah," katanya.
Itulah sebabnya Indonesia tidak bisa seperti China yang berani melakukan langkah balasan dengan juga menerapkan tarif impor kepada AS. Terlebih menurut Ketua Umum Palang Marah Indonesia (PMI) ini menuturkan tarif di tanah air yang terdampak kebijakan AS kurang dari 10 persen dari ekspor Indonesia.
"Hanya Rp 26 miliar dibanding dengan triliunan impor dia. Tidak akan pengaruh banyak," ucap mantan Ketua Umum Partai Golkar ini.
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump pada 2 April 2025 mengumumkan pengenaan tarif resiprokal kepada Indonesia sebesar 32 persen dari basis tarif sebesar 10 persen yang diterapkan AS kepada semua negara. Tarif resiprokal akan berlaku mulai 9 April 2025.
Kebijakan baru Presiden Donal Trump ini diyakini akan memberikan dampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke AS. Selama ini produk ekspor utama Indonesia di pasar AS antara lain adalah elektronik, tekstil dan produk tekstil, alas kaki, palm oil, karet, furnitur, udang dan produk-produk perikanan laut.
Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, pemerintah akan segera menghitung dampak negatif kebijakan baru AS itu terhadap perekonomian Indonesia.
"Pemerintah Indonesia juga akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif terhadap perekonomian nasional Indonesia," ujarnya.
Dalam keterangan tertulisnya, Kamis 3 April 2025, Susi menuturkan pemerintah Indonesia berkomitmen menjaga stabilitas yield Surat Berharga Negara (SBN) ditengah gejolak pasar keuangan global paska pengumuman tarif resiprokal AS.
Pemerintah Indonesia bersama Bank Indonesia (BI) juga terus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memastikan likuiditas valas tetap terjaga. Langkah tersebut guna mendukung kebutuhan pelaku dunia usaha serta memelihara stabilitas ekonomi secara keseluruhan.
