Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperingatkan pejabat pemerintah di tingkat pusat maupun daerah agar tidak menggunakan uang negara untuk membeli barang impor.
“Jangan sampai uang, pendapatan yang kita kumpulkan dari pajak, retribusi, dari PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak), dari royalti, dari deviden di BUMN, dari bea ekspor, dari PPN, PPh (pajak penghasilan) badan, PPh karyawan dikumpulkan, sangat sulit mengumpulkan itu menjadi APBN menjadi APBD, kemudian kita belanjanya barang impor,” kata Jokowi saat berpidato dalam Pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Korpri, Jakarta, Selasa (3/10/2023).
Rakernas Korpri dturut dihadiri Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Anas, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan pejabat terkait lainnya
Menurut Jokowi, belanja negara dalam bentuk impor dari luar negeri oleh jajaran pejabat pemerintah tidak dapat menjadi pemacu kegiatan ekonomi masyarakat, terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Untuk itu dia meminta semua dinas memprioritaskan belanja produk dalam negeri.
“Tidak memiliki trigger ekonomi terhadap produk-produk yang dihasilkan UMKM, perusahaan-perusahaan di dalam negeri, malah memberikan trigger ekonomi kepada negara lain. Apakah bener seperti ini? Ini saya ingatkan,” kata Jokowi.
Presiden mengungkapkan kesedihannya jika penerimaan negara yang didapat dan disetorkan ke APBN dan APBD, serta penyertaan modal ke BUMN, digunakan untuk membeli barang impor. “Gak bener, mengumpulkan (pendapatan negara) sangat sulit, belanjanya yang menikmati mereka (perusahaan asing). Sedih saya,” ujarnya.
Hingga saat ini, menurut Jokowi, realisasi belanja produk dalam negeri di APBN baru 69 persen, sementara di APBD sebesar 56 persen. “APBD lebih rendah lagi 56 persen, gak tau yang dibeli ini apa kok baru 56 persen. Realisasi belanja produk dalam negeri, kita pantau terus sekarang ini sudah gampang sekali dengan adanya digital,” kata dia.
Impor Beras
Saat pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Kamboja Hun Manet di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (4/9/2023), Jokowi menyampaikan keinginan Indonesia untuk mengimpor beras dari Kamboja sekitar 250 ribu ton per tahun.
“Hari ini saya ingin menyampaikan tiga hal, yang pertama terkait kerja sama ketahanan pangan. Saya mengapresiasi sambutan Kamboja terkait keinginan Indonesia untuk mengimpor beras dari Kamboja sekitar 250 ribu ton beras per tahun,” kata Jokowi.
Sementara Indonesia, kata Jokowi, juga siap mendukung infrastruktur ketahanan pangan Kamboja melalui pasokan pupuk dan pelatihan bidang pertahanan.
“Indonesia juga siap untuk mendukung infrastruktur ketahanan pangan Kamboja melalui pasokan pupuk dan pelatihan bidang pertahanan,” ujarnya.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan usai Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR, Senin (4/9/2023) menyatakan rencana tambahan impor beras sebanyak satu juta ton dari India demi mengamankan pasokan dalam negeri, batal. Pembatalan impor itu juga seiring dengan keputusan India yang melarang ekspor berasnya demi mengamankan kebutuhan dalam negeri.
