Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut Indonesia tetap untung besar dari hilirisasi mineral karena nilai ekspornya jauh lebih tinggi dibandingkan jika diekspor dalam bentuk mentah.
Jokowi mengatakan untuk nikel saja, nilai ekspor produk olahannya lebih besar daripada nilai ekspor secara mentah. Ekspor nikel mentah setahun nilainya hanya Rp 17 triliun, tapi yang sudah diolah menjadi beragam produk nilai ekspornya meningkat tajam menjadi Rp 510 triliun.
"Kalau hitungan kita ya, saya contoh nikel, saat diekspor mentahan bahan mentah setahun kira-kira hanya Rp 17 triliun, setelah masuk downstreaming hilirisasi menjadi Rp 510 triliun," ungkap Jokowi di Stasiun LRT Dukuh Atas, Jakarta Pusat, Kamis (10/8/2023).
Menurut Jokowi, negara diuntungkan dari penerimaan pajak dalam proses hilirisasi produk nikel yang diekspor, seperti PPN, PPh badan dan karyawan, royalti tambang, bea ekspor, hingga beragam PNBP. Pajak yang ditarik, ujarnya, lebih besar apabila yang diekspor adalah produk olahan, bukan barang mentah.
"Bayangkan saja kita kan hanya ambil pajak, ambil pajak dari Rp 17 triliun sama ambil pajak dari Rp 510 triliun itu gede banget. Karena dari situ dari hilirisasi kita akan dapatkan PPN, PPh badan, PPh karyawan, PPh perusahaan, royalti, bea ekspor, PNBP, semuanya ada di situ," ungkap Jokowi.
"Coba dihitung saja, pajak dari Rp 17 triliun sama Rp 500 triliun, gedean mana," tegasnya.
Ekonom Senior INDEF Faisal Basri dalam satu kesempatan menyatakan China mendapat keuntungan besar dari kebijakan hilirisasi nikel Indonesia. Negara tersebut mendapatkan 90% dari total keuntungan.
Faisal menyebut kebijakan hilirisasi hanya menguntungkan negara lain seperti China yang memiliki smelter nikel di RI. Indonesia hanya mendapatkan 10% dari keseluruhan keuntungan dari kebijakan tersebut.
"Hilirisasi sekadar bijih nikel jadi nickel pig iron (NPI) jadi feronikel lalu 99% diekspor ke China. Jadi hilirisasi di Indonesia nyata-nyata mendukung industrialisasi di China. Dari hilirisasi itu, kita hanya dapat 10%, 90% ke China," kata Faisal Basri dalam acara Kajian Tengah Tahun INDEF bertemakan Menolak Kutukan Deindustrialisasi.
