Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan akan menyampaikan draft RUU Pengadaan Barang dan Jasa Publik kepada Presiden Joko Widodo dan berharap akan terjadi efisiensi dan transparansi sehingga praktik korupsi bisa berkurang jika disahkan menjadi UU.
“Karena itu, sore sore ini saya sangat bahagia saat membubuhkan paraf dalam draf Rencana Perundangan-undangan Pengadaan Barang dan Jasa/Publik. Terobosan luar biasa yang kami lakukan lewat RUU tersebut, akan menciptakan transformasi besar dalam sistem administrasi bernegara di Indonesia,” tulis Luhut di akun Instagramnya seperti dipantau gbn.top Rabu (20/9/2023).
Draft RUU tersebut, menurut Luhut, selanjutnya akan dilaporkan kepada Presiden Joko Widodo untuk kemudian dibahas di DPR.
“Saya berharap satu upaya kecil ini akan mewujudkan dua hal besar yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Indonesia”
Pengaruh pada pertumbuhan ekonomi yang dimaksud Luhut adalah pengadaan barang dan jasa yang akan diikuti oleh produsen-produsen lokal Indonesia dilakukan secara transparan, sehingga akan tumbuh “trust” dan kecintaan terhadap produk lokal buatan Indonesia.
Luhut menceritakan awal disusunnya draf RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik. Dia mengatakan 2 tahun yang lalu dia dan Abdullah Azwar Anas, Kepala LKPP saat itu, berbincang tentang bagaimana caranya agar administrasi pemerintahan ini bisa berjalan efisien sehingga celah praktik korupsi bisa diminimalisasi.
Hasil pembicaraan tersebut disampaikan kepada kawan-kawan dari lintas Kementerian/Lembaga, “kami pun sepakat untuk mulai menerapkan digitalisasi di sistem pemerintahan ini. Saya membayangkan negara ini akan punya sistem seperti e-commerce Amazon, yang di dalamnya akan ada sekitar Rp1.600 triliun pengadaan pemerintah, kemudian secara bertahap seluruhnya masuk ke e-katalog.”
Luhut mengungkapkan, mungkin masih banyak yang belum tahu bahwa jika RUU ini disahkan, banyak manfaat yang akan negara ini peroleh, misalnya, bagi UMKM dan perusahaan, lapangan pekerjaan akan semakin terbuka lebar.
Selain itu, berbagai inovasi akan bisa terus tercipta, “dan yang paling penting bagi saya, efisiensi dan transparansi akan terjadi sehingga praktik korupsi bisa berkurang karena seluruh kegiatan belanja pemerintah baik pusat maupun daerah, dilakukan melalui e-katalog.”
Luhut menyatakan keyakinannya jika efisiensi dan transparansi tercipta, maka kesempatan UMKM dalam negeri untuk naik kelas dan kemampuan bersaing dengan produk impor semakin besar.
