Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan kejahatan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) sudah sangat darurat. Dia menyebutkan ada sebanyak 1.900 mayat dipulangkan ke Indonesia terkait TPPO ini.
Hal ini disampaikan Mahfud kepada wartawan disela kunjungannya ke rumah Frans Seda, Maumere NTT, Selasa (30/5/2023). Dia menyebutkan NTT menjadi salah satu provinsi dengan jumlah terbanyak kasus TPPO.
"Sangat darurat (dua orang korban TPPO meninggal per hari), kalau dari laporan kemarin sejak tahun 2020-2021 sampai 2022 jumlahnya 1.900 mayat pulang ke Indonesia. Yang paling banyak memang NTT tapi daerah-daerah lain juga. Itu yang kita punya data. Dan kita tidak boleh diam," kata Mahfud kepada wartawan, Selasa (30/5/2023).
Mahfud mengungkapkan, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Labuan Bajo beberapa waktu lalu, seluruh negara anggota diminta bekerja sama untuk memberantas TPPO dengan ketat, karena mencetak penjahat kerah putih.
"Dan KTT Asean kemarin meminta kepada semua negara anggota untuk melakukan kerjasama hal yang lebih ketat memberantas TPPO itu karena levelnya dua. Satu, pencetak penjahat kerah putih, scammer itu kan orang-orang pinter, kerah putih tapi dipekerjakan untuk prostitusi online dan sebagainya. Itu kejahatan kerah putih karena pinter-pinter," katanya.
Menurut Mahfud, orang diberlakukan bukan sebagai manusia, ada perbudakan. Tenaga orang diperas, tidak digaji, dan kalau sakit dibiarkan saja dan kemudian dipulangkan. Selain itu, kata mahfud, banyak korban TPPO asal NTT, namun paspornya dikeluarkan dari provinsi lain.
"Tapi juga ada perbudakan di sini yang perbudakan itu orang diperlakukan bukan sebagai manusia, diperas tenaganya tidak digaji, kalau sakit ya dibiarkan sampai akhirnya banyak yang dipulangkan. Dan lucunya misalnya orang tinggal di NTT tapi paspornya keluar di Pontianak atau di Blitar, itu jelas sindikat," ungkap dia lagi.
Oleh sebab itu, kata Mahfud, bulan depan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumpulkan para menteri dan melakukan perubahan Perpres tentang perubahan struktur Satgas TPPO, di mana Kapolri akan menjadi ketua hariannya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menindak tegas tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Jokowi meminta tak ada pihak yang membekingi sindikat TPPO.
"Presiden tadi memerintahkan kepada Kapolri tidak ada beking-bekingan karena semua tindakan yang tegas itu dibeking oleh negara, tidak ada beking-bekingan bagi penjahat. Beking bagi kebenaran adalah negara, beking bagi penegakan hukum adalah negara," kata Menko Polhukam Mahfud MD kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (30/5/2023).
