Pemerintah Tarik Utang Baru Rp250 T, Sri Mulyani: Sesuai Rencana 

Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan, penarikan utang baru akan dilakukan secara hati-hati dan terukur

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penarikan utang baru Rp250 triliun hingga Maret 2025 sudah sesuai rencana

Pemerintah kembali menarik utang baru guna menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Hingga Maret tahun ini jumlahnya mencapai Rp250 triliun atau setara dengan 40,6 persen dari total target utang tahun 2025

“Realisasi pembiayaan tetap sesuai rencana atau on track, yaitu mencapai Rp250 triliun atau 40,6 persen dari target,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Saat memberikan keterangan dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kamis, 24 April 2025, Sri Mulyani menjelaskan utang tersebut digunakan untuk menutup defisit APBN 2025 sebesar Rp104,2 triliun atau 0,43 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Jumlah defisit APBN tersebut setara dengan 16,9 persen dari target yang ditetapkan pada APBN 2025.

Sri Mulyani mengatakan dari sisi keseimbangan primer tercatat surplus Rp17,5 triliun. Posisi kas juga surplus Rp145,8 triliun dalam bentuk Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa). 

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini merinci, pendapatan negara hingga Maret 2025 tercatat Rp516,1 triliun atau 17,2 persen dari target APBN. Penerimaan tersebut berasal dari pajak, bea cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Sedangkan belanja negara di tiga bulan pertama 2025 sebesar Rp620,3 triliun atau 17,1 persen dari pagu APBN. Belanja tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat mencakup belanja Kementerian/Lembaha (K/L) dan belanja non K/L, hingga transfer ke daerah. Sehingga pada triwulan pertama tahun ini APBN tekor

Sri Mulyani memastikan, penarikan utang baru akan dilakukan secara hati-hati dan terukur dengan memperhatikan outlook defisit APBN. Selain itu juga melihat  ketersediaan likuiditas pemerintah dan mencermati dinamika pasar keuangan.

"Tentu mencermati dinamika pasar keuangan dan termasuk pasar obligasi, serta menjaga keseimbangan antara tingkat biaya dan risiko utang," katanya. 

Sri Mulyani menambahkan pemerintah akan mengoptimalkan peran instrumen APBN sebagai shock absorber, serta mengakselerasi pencapaian target pembangunan melalui berbagai kebijakan.

"Kinerja APBN triwulan I-2025 terjaga dengan baik," jelas Sri Mulyani.

Jurnalis GBN

Tentang GBN.top

Kontak Kami

  • Alamat: Jl Penjernihan I No 50, Jakarta Pusat 10210
  • Telepon: +62 21 2527839
  • Email: [email protected]