Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memperingatkan Indonesia terkait kebijakan tarif impor 32 persen. Presiden Prabowo Subianto diminta tidak membalas keputusan itu atau Trump akan mengenakan tarif yang lebih tinggi.
"Jika karena alasan apapun Anda memutuskan untuk menaikkan tarif impor Anda (atas produk dari AS), maka tarif yang Anda naikkan akan ditambahkan ke 32 persen yang kami tetapkan," ucap Trump.
Peringatan itu disampaikan Trump melalui surat yang dikirimkan langsung kepada Prabowo pada Senin 7 Juli 2025.
Dalam surat yang dikutip pada Rabu 9 Juli 2025 itu Trump menjelaskan alasan pengenaan tarif impor 32 persen lantaran hubungan dagang antaran AS dan Indonesia tidak seimbang. Akibatnya AS mengalami defisit neraca dagang dengan Indonesia.
Itulah sebabnya guna menutup defisit yang terjadi Trump menerapkan kebijakan tarif impor terhadap beberapa negara termasuk Indonesia. Defisit perdagangan yang terjadi dinilai telah mengancam ekonomi dan keamanan nasional AS.
"Kami telah bertahun-tahun berdiskusi mengenai hubungan dagang dengan Indonesia dan kami menyimpulkan bahwa kami harus menjauh dari kebijakan jangka panjang yang sangat persisten yang menyebabkan defisit perdagangan besar karena tarif dan kebijakan non-tarif, serta hambatan perdagangan dari Indonesia. Hubungan kita sejauh ini sayangnya tidak bersifat timbal balik," ucap Trump.
Selain Indonesia, negara lain yang juga dikenakan tarif impor adalah Bangladesh sebesar 35 persen, Thailand 36 persen, Tunisia, Malaysia dan Kazakhstan masing-masing 25 persen.
Sedangkan Afrika Selatan dan Bosnia Herzegovina 30 persen, Serbia 35 persen, Kamboja 36 persen, serta 40 persen untuk Laos dan Myanmar.
Menanggapi surat itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto langsung terbang ke AS usai mendampingi Presiden Prabowo melakukan kunjungan ke Brasil.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto dalam keterangannya yang dikutip pada Rabu 9 Juli 2025 mengatakan Airlangga akan mengadakan pertemuan dengan perwakilan Pemerintah AS guna mencari jalan keluar terkait kebijakan tarif impor yang mulai berlaku pada 1 Agustus 2025.
"Menko Airlangga dijadwalkan akan mengadakan pertemuan dengan perwakilan Pemerintah AS untuk mendiskusikan segera keputusan tarif Presiden AS Donald Trump untuk Indonesia yang baru saja keluar," katanya.
Haryo menilai masih ada ruang untuk mendiskusikan tarif. Pemerintah Indonesia akan mengoptimalkan kesempatan yang tersedia demi menjaga kepentingan nasional.
"Karena masih tersedia ruang untuk merespons sebagaimana yang disampaikan oleh Pemerintah AS, Pemerintah Indonesia akan mengoptimalkan kesempatan yang tersedia demi menjaga kepentingan nasional ke depan," ucap Haryo.
