Keputusan Presiden Prabowo Subianto mengambil alih persoalan sengketa kepemilikan empat pulau antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dinilai telah membuat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian kehilangan wibawa.
"Wibawa Menteri Tito hilang pasca adanya polemik pemindahan kuasa empat pulau Aceh dan Sumut," kata pengamat politik Saiful Anam.
Saat memberikan komentar yang dikutip pada Selasa 17 Juni 2025, Saiful mengatakan langkah Prabowo mengambil alih juga menunjukkan polemik sengketa kepemilikan empat pulau sudah masuk dalam katagori genting.
Selain itu Tito dianggap tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai Mendagri. Saiful menyebut mantan Kapolri itu terkesan tidak adil dan lebih condong terhadap Sumatera Utara.
Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia (PRPHKI) ini mengatakan Keputusan Mendagri nomor 300.2.2-2138/2025 yang memasukkan empat pulau yang disengketakan ke Sumut menunjukkan Tito lebih memihak provinsi yang dipimpin menantu Jokowi, Bobby Nasution itu
"Bisa jadi presiden menganggap Menteri Tito tidak mampu bekerja dan lebih condong mementingkan pihak-pihak tertentu dalam pemberian kuasa empat pulau tersebut," kata Saiful.
Presiden Prabowo Subianto memutuskan mengambil alih persoalan kepemilikan Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, Pulau Panjang, dan Pulau Lipan yang diperebutkan Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara (Sumut).
Langkah tersebut dilakukan setelah Prabowo berkomunikasi dengan DPR
"Hasil komunikasi DPR RI dengan Presiden RI bahwa Presiden mengambil alih persoalan batas pulau yang menjadi dinamika antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.
Saat memberikan keterangan kepada awak media, Sabtu 14 Juni 2025, Dasco mengatakan Prabowo menargetkan pekan depan polemik antara Aceh dan Sumut terkait kepemilikan empat pulau bisa diselesaikan.
"Dalam pekan depan akan diambil keputusan oleh Presiden tentang hal itu," kata Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini.
