Prabowo Andalkan MBG dan Danantara Hadapi Kebijakan Tarif Impor AS

"Presiden Prabowo membuktikan Indonesia dapat tetap tumbuh meskipun di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian," ujar Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi PCO Noudhy Valdryno

Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi PCO Noudhy Valdryno mengatakan pemerintah sudah menyiapkan strategi untuk menghadapi kebijakan tarif impor AS

Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO) mengatakan pemerintah telah menyiapkan langkah strategis guna menghadapi dinamika global. Terutama kebijakan tarif impor Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. 

Deputi Bidang Diseminasi dan Media Informasi PCO Noudhy Valdryno mengatakan salah satu jurus yang digunakan Presiden Prabowo Subianto adalah program Makan Bergizi Gratis atau MBG. 

Saat memberikan keterangan resmi yang dikutip pada Sabtu 5 April 2025, Noudhy menjelaskan MBG adalah salah satu pemerintah dalam upaya memperkuat daya beli masyarakat lewat program kesejahteraan yang menyasar kebutuhan dasar. Pemerintah menyiapkan makan bergizi gratis bagi pelajar dan kelompok rentan, dengan target 82 juta penerima hingga akhir 2025.

Noudhy menambahkan, di sektor ekonomi desa, pemerintah akan membentuk 80.000 Koperasi Merah Putih untuk menggerakkan usaha lokal dan menciptakan lapangan kerja. Menurutnya konsumsi rumah tangga memberikan kontribusi 54 persen terhadap Produk Domestic Bruto (PDB) 

"Dengan mendongkrak konsumsi rumah tangga, program ini akan berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional," katanya.

Noudhy mengungkapkan saat ini pemerintah juga tengah berusaha memperkuat hubungan dagang internasional. Strategi ini merupakan bagian dari upaya Presiden Prabowo menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional di tengah kondisi global yang tidak menentu.

Noudhy mengatakan Prabowo mengawali masa jabatannya dengan mengajukan keanggotaan Indonesia dalam BRICS, kelompok negara yang menguasai 40 persen perdagangan dunia.

Langkah ini memperluas jejaring ekonomi Indonesia, melengkapi kerja sama multilateral seperti RCEP dan negosiasi keanggotaan di OECD. Pemerintah juga terus melanjutkan pembahasan perjanjian dagang penting lainnya seperti CP-TPP, IEU-CEPA, dan I-EAEU CEPA.

Jurus berikutnya adalah membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai upaya mendorong hilirisasi sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah dan mengurangi ekspor bahan mentah. 

Noudhy menyebut nantinya Danantara yang akan membiayai dan mengelola proyek di sektor-sektor strategis seperti mineral, batu bara, migas, perikanan, kehutanan, dan kelautan. 

"Indonesia tidak hanya meningkatkan daya saing ekspor, tetapi juga tidak lagi bergantung pada investasi asing serta mampu menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan," ujar Noudhy.

Direktur Kebijakan Publik dan Pengembangan Bisnis, Indonesia di Ant International ini menambahkan langkah tersebut juga ditujukan untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

"Langkah itu semakin memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan internasional. Dengan memperkuat hubungan dagang internasional, mengoptimalkan potensi sumber daya alam, dan meningkatkan konsumsi dalam negeri, Presiden Prabowo membuktikan bahwa Indonesia dapat tetap tumbuh meskipun di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian," ujarnya.

Jurnalis GBN

Tentang GBN.top

Kontak Kami

  • Alamat: Jl Penjernihan I No 50, Jakarta Pusat 10210
  • Telepon: +62 21 2527839
  • Email: redaksi.gbn@gmail.com