Bank Dunia memasukkan Indonesia ke dalam kelompok negara dengan pendapatan menengah atas (upper middle income countries) per Juli 2023 setelah sebelumnya sempat terperosok ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah bawah akibat pandemi Covid-19. Presiden Jokowi menyatakan bersyukur dan menyambut gembira kabar tersebut.
“Bank Dunia per Juli 2023 kembali memasukkan Indonesia dalam group upper middle income countries. Ini proses pemulihan yang cepat setelah kita turun ke group lower middle income countries di 2020 karena pandemi," kata Jokowi saat memberikan arahan pada Sidang Kabinet, Senin (3/7/2023).
Jokowi mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih relatif tinggi, berada di atas 5 persen selama 6 kuartal berturut-turut. Kondisi ini patut disyukuri setelah Indonesia terpuruk karena pandemi COVID-19. "Ini proses pemulihan yang cepat setelah kita turun ke growth lower income countries di tahun 2020 karena pandemi."
Kendati kinerja perekonomian sudah kembali membaik, namun Jokowi menekankan masih banyak tantangan dihadapi Indonesia ke depannya. Situasi di paruh kedua tahun 2023 tidak mudah karena kondisi ekonomi global yang masih tidak stabil.
"Meski demikian, situasi yang kita hadapi di paruh kedua 2023 ini tidak mudah dan kita harus mewaspadai beberapa hal," ujarnya.
Jokowi menyebutkan ketegangan geopolitik yang masih berlangsung berimbas pada pertumbuhan ekonomi dan aktivitas perdagangan yang melemah. Hal ini terlihat pada ekspor Indonesia yang menurun. Di samping itu, berbagai lembaga internasional memprediksi perlambatan ekonomi global.
Perlambatan ekonomi global diperkirakan akan berlanjut di tahun ini. Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan ekonomi global hanya tumbuh 2,8 persen, Bank Dunia lebih rendah lagi yakni 2,1 persen dan OECD memperkirakan 2,6 persen.
Selain itu, kenaikan tingkat suku bunga dan inflasi global juga harus diwaspadai. Kenaikan suku bunga global diperkirakan masih akan berlanjut bahkan sampai tahun depan yang akan mempengaruhi inflasi global.
Jokowi juga menyebutkan masalah fragmentasi perdagangan global yang menghambat kerja sama multilateral.
"Ini juga harus betul-betul kita lihat. Inflasi global juga masih relatif tinggi, kemudian kalau kita lihat juga fragmentasi perdagangan global yang menghambat kerja sama multilateral, hingga berbagai indikator dini untuk konsumsi dan produksi menunjukkan situasi ada yang positif, namun juga ada yang melemah. Ini juga kita harus melihat secara hati-hati," ujarnya.
Usai menyampaikan sejumlah tantangan global, Presiden berpesan mengenai hal-hal yang harus diperhatikan pemerintah. Pertama, fokus dan waspada akan potensi krisis. Dia meminta utamakan kepentingan masyarakat dan nasional, jangan sampai karena ada persaingan politik program pemerintah jadi terhambat.
Kedua, Jokowi meminta agar dipastikan proyeksi pendapatan negara tidak terganggu. Jokowi mengaku sudah mendapatkan laporan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani jika pendapatan negara di semester I tahun 2023 masih cukup baik.
"Kalau kita lihat penerimaan pajak tidak setinggi tahun lalu, penerimaan kepabeanan dan PNBP juga terpengaruh karena harga komoditas yang tidak setinggi tahun lalu," ujarnya.
Kemudian, agar pertumbuhan ekonomi tetap tumbuh positif di semester II 2023, Jokowi meminta agar menggenjot konsumsi rumah tangga dengan melakukan stabilitas harga kebutuhan pokok dan ketersediaan stok pangan.
"Jaga inflasi di daerah dan pastikan capaian investasi sesuai target. Ini kunci. Kemudian untuk pangan pastikan ketersediaan pupuk tepat sasaran dan jaga stabilitas moneter dan stabilitas sektor perbankan ini juga sangat penting," ujarnya.
Wejangan terakhir, Jokowi meminta agar pemerintah memaksimalkan realisasi belanja APBN dan APBD tahun 2023, dengan prioritaskan belanja barang dan modal pada produk dalam negeri.
"Pastikan semuanya program bansos disalurkan tepat waktu dan sasarannya tepat," katanya.
