Setelah secara intensif mengamati, mencermati, dan merasakan langsung berbagai kebijakan dan langkah politik yang dilakukan oleh Presiden Jokowi akhir-akhir ini, kami Komunitas Anti-KKN & Politik Dinasti menyatakan:
1. Perilaku politik Presiden Jokowi belakangan ini telah terlalu jauh mempermainkan dan merusak berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, baik di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial-budaya, hingga ke ranah ideologi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.
2. Saat ini semakin jelas bahwa prinsip etika dan moral berbangsa dan bernegara telah luluh-lantak dan dihancurkan secara sistemik. Budaya gotong-royong yang menjadi landasan persatuan rakyat Indonesia, sebagai kekuatan sebagai bangsa pejuang, telah digerus oleh gaya kepemimpinan yang menggiring rakyat menjadi tercerai berai, dan kehilangan jati dirinya. Jokowi, sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, justru menjadi sumber dari segala kekacauan, kekisruhan, dan hingar bingar sosial-politik yang terjadi belakangan ini.
3. Jokowi sebagai Presiden yang terlahir dari rahim Gerakan Reformasi ‘98, telah secara nyata dan terbuka mengkhianati cita-cita dan tujuan Reformasi. Salah satu amanat dan cita-cita Reformasi adalah menjadikan Indonesia sebagai negara yang demokratis, anti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Negara yang berciri dan berjalan di atas azas clean government and good governance. Amanat dan cita-cita Reformasi ’98 ini telah abaikan oleh Jokowi di era kepemimpinannya, sehingga korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan mafia hukum justru semakin tumbuh subur di berbagai sendi penyelenggara negara. Praktek KKN dan mafia yang berdampak sangat menyengsarakan rakyat dan berpotensi mengancam keutuhan NKRI.
4. Jokowi, selaku Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara, seharusnya memfasilitasi proses pergantian kekuasaan melalui Pemilu yang terselenggara secara jujur, adil, demokratis, dan bermartabat. Namun Jokowi justru telah menyalahgunakan kekuasaannya dengan berperan aktif menjadi promotor dan pendukung salah satu pasangan capres-cawapres. Dengan segala cara Jokowi berusaha memenangkan salah satu Paslon karena didorong nafsu kekuasaan untuk membangun dinasti politik keluarga. Putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, maju sebagai Cawapres Paslon No.2, menjadi cawapres untuk Capres Prabowo Subianto
5. Presiden Jokowi, sebagai Kepala Pemerintahan sekaligus Kepala Negara, harus menghentikan perilaku politik cawe-cawe yang bersifat destruktif dalam proses penyelenggaraan Pilpres 2024 ini. Presiden Jokowi wajib mengembalikan prinsip etika dan moral di tempat terhormat dan tertinggi sebagai pijakan politik kenegaraan. Jika presiden tidak mampu melakukan itu, maka demi kebaikan semua fihak serta demi keutuhan bangsa dan negara, kami Komunitas Anti-KKN & Politik Dinasti (KOMAD), menuntut kerelaan Jokowi untuk mengundurkan diri sebagai Presiden RI. Sehingga Pemilu-Pilpres 2024 dapat berjalan secara jujur, adil, demokratis, dan bermartabat.
