Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan kiat pemerintah mencari modal demi membiayai pembangunan infrastruktur.
Ia mengatakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur pemerintah memakai anggaran negara terlebih dahulu. Namun, kendala keterbatasan anggaran membuat pemerintah membuka peluang kepada swasta untuk terlibat.
"Ketika pemerintah memiliki anggaran sendiri, kita mengalokasikannya untuk infrastruktur dalam hal pembelanjaan kita. Namun, kita perlu menarik lebih banyak modal," kata Sri Mulyani dalam salah satu dialog pada pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN di Jakarta yang disiarkan secara virtual, Kamis (24/8/2023).
Menurutnya, kesenjangan infrastruktur memang masih terjadi dan masalah utamanya adalah sumber pembiayaan.
Untuk mendapatkan pembiayaan, menurut Sri Mulyani, sangat bergantung pada seberapa menarik proyek infrastruktur tersebut. Ketika mengajak swasta ikut bergabung, ukuran risiko dari pembangunan infrastruktur itu menjadi berbeda.
"Mereka senang untuk berpartisipasi, namun yang pasti mereka mengharapkan keuntungan, risiko adalah rintangan terbesar seperti yang juga dibicarakan oleh orang lain," ujarnya.
Asmiati Malik, Associate INDEF yang juga dosen Universitas Bakrie mengungkapkan pengeluaran Indonesia untuk pembangunan infrastruktur di kawasan ASEAN masih lebih rendah dibandingkan negara lain anggota ASEAN.
“Pengeluaran untuk infrastruktur di Indonesia masih berada di bawah Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina,” ujar Asmiati dalam satu diskusi publik awal pekan ini.
Menurutnya, Singapura berada posisi terbawah diantara lima negara ASEAN karena Singapura sudah lebih dahulu berkembang. Investor infrastruktur yang paling banyak masuk di ASEAN adalah Jepang, China, AS, Inggris, Prancis, disusul Jerman.
Sri Mulyani menjelaskan pemerintah akan melakukan intervensi bukan dalam hal belanja, tapi bagaimana cara agar bisa menyediakan dan membawa fasilitas pengembangan proyek kepada investor.
Salah satu skema yang ditawarkan pemerintah adalah Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Swasta diajak untuk bergabung dalam pembangunan proyek infrastruktur dan mendapatkan keuntungan.
Fasilitas yang ditawarkan pemerintah berupa Project Development Facility (PDF) alias Fasilitas Pengembangan Proyek kepada investor. Pemerintah juga menjamin sejumlah risiko agar proyek menarik bagi swasta.
"Instrumen manajemen risiko jaminan sudah mulai diterapkan di Indonesia. Kami juga mendirikan kendaraan misi khusus jadi kami punya PT SMI. Kami juga punya IIF," ujar Sri Mulyani.
Untuk mendukung pembiayaan, pemerintah juga menyiapkan instrumen pinjaman yang dapat digunakan sebagai dukungan likuiditas dan modal dalam pembangunan infrastruktur, misalnya, green bond atau sukuk.
"Jadi ini seperti instrumen utang. Jadi kita terbitkan seperti green bond, sukuk, itu semua instrumen yang partisipasi swasta dalam bentuk pinjaman jadi kita pinjam ke mereka, tapi kalau swasta mau seleranya lebih tinggi, mereka lakukan ekuitas," kata Sri Mulyani.
