Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pembiayaan anggaran mengalami penurunan sangat tajam. Sampai dengan Agustus 2023, realisasi pembiayaan melalui penerbitan utang tercatat Rp198 triliun atau 28,4 persen dari target APBN 2023, menurun tajam dibandingkan tahun lalu sebesar Rp332 triliun.
“Realisasi tersebut terdiri dari SBN Neto sebesar Rp183 triliun dan pinjaman neto sebesar Rp15 triliun,” kata Sri Mulyani dalam keterangan tertulis seperti dipantau gbn.top, Kamis (21/9/2023).
Menurut Sri Mulyani, pembiayaan melalui utang masih on track dan antisipatif, serta dikelola secara terukur dengan mempertimbangkan dinamika atas kondisi pasar keuangan global. Pembiayaan juga diarahkan pada pengelolaan utang secara prudent, efisien, dan akuntabel.
Sri Mulyani juga mengungkapkan mengenai surplus APBN sebesar Rp147,2 triliun hingga akhir Agustus 2023. Demikian juga keseimbangan primer yang juga surplus Rp422,1 triliun.
Surplus APBN tersebut berasal dari selisih realisasi pendapatan negara yang mencapai Rp1.821,9 triliun atau 74 persen dari target APBN 2023 dan belanja negara mencapai Rp1.674,7 triliun atau 54,7 persen dari target APBN 2023.
“Karena penerimaan kita masih cukup baik, meskipun tadi tren growthnya mulai melemah, namun belanjanya tetap sesuai dengan yang ditargetkan. Kita lihat bahwa pembiayaan anggaran mengalami penurunan sangat tajam. Pembiayaan utang kita turun 40 persen,” ujar Sri Mulyani.
Menurutnya, APBN telah terus meningkatkan kekuatan, kemandirian, dan kesehatannya, sehingga pada saat dunia mengalami perubahan yang begitu cepat dengan inflasi yang mendadak tinggi dengan suku bunga yang dinaikkan secara drastis, APBN sebagai instrumen fiskal relatif bisa terjaga dan terlindungi.
“Kalau APBN nya terjaga maka APBN bisa menjaga masyarakat dan menjaga perekonomian. APBN yang kuat bisa melaksanakan tugas untuk stabilisasi untuk mendorong alokasi efisiensi dan juga untuk memperbaiki distribusi. Ini adalah sebuah prestasi yang sangat baik,” ujar Sri Mulyani.
