Anggota Dewan Pers Asep Setiawan meminta jurnalis untuk tidak menjadikan media sosial sebagai sumber berita, apalagi memasuki tahun politik, karena medsos digunakan oleh pendengung (buzzer) sebagai sarana propaganda dan kampanye.
"Sekarang ada isu yang dilempar buzzer soal penamparan Wakil Menteri, sesuai dengan Pasal 3 Kode Etik Jurnalistik harus benar-benar diverifikasi dulu kebenarannya sebelum dijadikan berita," kata Anggota, Ketua Komisi Kemitraan dan Infrastruktur Organisasi Dewan Pers Asep Setiawan di Ambon, Rabu (20/9/2023), seperti dikutip Antara.
Asep mengatakan masyarakat memiliki hak untuk memiliki dan mengakses media sosial pada era keterbukaan seperti sekarang, namun ada penumpang gelap di belakangnya berupa pendengung bayaran yang melempar berbagai isu.
"Ini menjadi tantangan bagi dunia pers dan wartawan untuk berhati-hati dalam menelaah dan menerima informasi," kata dia.
Dia mengingatkan saat menerima informasi dianalisis dulu, apakah benar atau tidak. "Apakah masuk akal ada seorang menteri menampar wakil menteri di rapat kabinet? Kan tidak, karena itu jangan langsung dibuat beritanya," ujarnya.
Dia menuturkan Dewan Pers menerima pengaduan dari salah satu partai besar di Indonesia terkait pemberitaan satu media yang berjudul ketua umum partai tersebut pamer kekuasaan. "Padahal dalam peristiwa yang diberitakan tidak ada pamer kekuasaan," ujarnya.
Untuk itu dia meminta media untuk berhati-hati dalam menulis berita mulai dari judul hingga teras. "Wartawan harus turun ke lapangan, memastikan apa yang terjadi, jangan hanya di kantor saja telepon sana-sini, lihat medsos, lalu bikin berita, ini bukan jati diri jurnalis profesional," kata dia.
Dewan Pers menekankan wartawan juga harus mendidik masyarakat agar terbiasa berbeda pendapat dan menyediakan ruang diskusi di tahun politik ini untuk menerima perbedaan.
"Kalau tidak biasa ada perbedaan bisa rusuh, maka mari didik masyarakat supaya dewasa berdemokrasi," kata dia.
Ia juga mengingatkan agar wartawan berhati-hati memilih narasumber dan menghindari berita yang sensasional. "Wartawan juga harus menjunjung tinggi etika dalam bertugas mulai dari penampilan yang baik hingga jati diri profesional," katanya.
Sebagai anggota Dewan Pers dia mengajak media massa mengawal rotasi kekuasaan secara damai, apalagi posisi Indonesia sudah masuk kategori negara menengah, sehingga stabilitas demokrasi akan diukur lewat pelaksanaan Pemilu.
