Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim akhir buka suara tentang kebijakan Penerimaan Peseta Didik Baru (PPDB) yang dianggap amburadul. Banyak pihak menilai kebijakan PPDB sistem zonasi banyak menimbulkan masalah.
Saat memberikan materi pada acara Belajar Raya 2023 di Posbloc, Jakarta, Sabtu 28 Juli 2023, Nadiem menyatakan yang membuat kebijakan PPDB sistem zonasi bukanlah dirinya. Kebijakan tersebut dibuat saat Kemendikbudristek dipimpin oleh Muhadjir Effendy yang saat ini menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK).
"Waktu saya pertama masuk, itu zonasi, kebijakan zonasi itu bukan kebijakan saya. Itu kebijakan sebelumnya, Pak Muhadjir," ujarnya.
Nadiem menyebut setiap tahun dirinya sebagai menteri yang baru terkena dampak dari kebijakan PPDB sistem zonasi. Nadiem mengatakan kebijakan PPDB adalah sesuatu yang sangat penting. Meskipun diakuinya sangat merepotkan.
"Tapi, itu kita sebagai satu tim merasa ini adalah suatu kebijakan yang sangat penting, yang sudah pasti bakal merepotkan saya. Saya kena getahnya setiap tahun karena zonasi," ujar Nadiem.
Dalam pernyataan Nadiem menambahkan kebijakan PPDB sistem zonasi memiliki signifikasi yang penting. Itulah sebabnya pendiri Gojek ini memastikan bakal meneruskan dan menjalankan PPDB sistem zonasi meskipun akan memerlukan usaha lebih.
Nadiem menambahkan banyak anak yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk belajar dan mengikuti les guna bisa diterima di sekolah tertentu, tapi terkendala oleh kebijakan zonasi.
Namun jika kebijakan PPDB sistem zonasi dihentikan akan banyak orang tua yang kecewa. Terlebih menurutnya PPDB sistem zonasi juga telah membuka peluang anak-anak yang tidak mampu membayar sekolah swasta, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk bersekolah di sekolah negeri.
"Nah, itu salah satu contoh di mana continuity itu sangat penting. Jadi, ada berbagai macam kebijakan yang sebelumnya ada yang kita dorong, yang kita lanjutkan dan itu enggak masalah," tutur Nadiem.
Pendiri Zalora Indonesia ini menambahkan sudah banyak kebijakan sebelum dirinya yang dilanjutkan. Menurut Nadiem hal itu tidak ada masalah.
"Jadi ada berbagai macam kebijakan yang sebelumnya ada yang kita dorong, yang kita lanjutkan dan itu nggak masalah. Ke depannya kebijakan-kebijakan yang kita lakukan tentunya dalam periode 3, 4 tahun terkahir, mungkin kita memecahkan rekor jumlah kebijakan yang kita ubah, memang saya harus mengakui. Itu besar sekali perubahannya," imbuh Nadiem.
Sebelumnya berbagai pihak menyuarakan kekecewaan terhadap pelaksanaan PPDB 2023 dengan sistem zonasi. Ditemukan banyak kecurangan dengan modus menitipkan nama anaknya ke kartu keluarga (KK) warga di sekitar sekolah yang diinginkan.
Tindakan tersebut dilakukan agar anaknya dterima di sekolah favorit meski jarak yang ditempuh dari rumahnya jauh.
