Pemerintah memastikan bakal kembali menggelar Ujian Nasional (UN) bagi pelajar mulai dari SD hingga SMA. Bahkan untuk tingkat SMA, SMK dan MA, Ujian Nasional akan mulai digelar tahun ini.
Kepala Badan Standar Kurikulum Asesmen Pendidikan (BSKAP) Toni Toharudin mengatakan UN untuk SMA, SMK dan MA akan dilaksanakan pada November 2025.
"Untuk yang baru nanti akan diimplementasikan ke tingkat SMA, SMK, dan MA di bulan November 2025," ujarnya.
Saat memberikan keterangan pers di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Senin 20 Januari 2025, Toni menerangkan UN yang akan dilakukan menggunakan format baru. Pelaksanaanya juga hanya di sekolah atau madarasah yang sudah terakreditasi.
Sedangkan untuk SD dan SMP, Toni menyebut UN format baru akan dilaksanakan pada 2026. Guru Besar Ilmu Data Sains Universitas Padjajaran ini memastikan konsep UN format baru sebagai pengganti format lama sudah selesai.
"Untuk kelas enam dan sembilan itu akan diberlakukan tahun depan," ujar Toni.
Sementara itu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti memastikan istilah "ujian" bakal dihilangkan. Berbicara di kesempatan yang sama, Mu'ti mengatakan konsep pengganti ujian akan segera diumumkan
"Tak bocorin sedikit saja, nanti tidak akan ada kata-kata ujian lagi. Kata-kata ujian tidak ada," katanya.
Tidak hanya Ujian Nasional, Mu'ti menyebut Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) juga akan menggunakan format baru. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat PP Muhammadiyah ini memastikan tidak ada lagi sistem zonasi dalam format PPDB yang baru.
"Itu aturannya sudah ditetapkan presiden, tapi sekadar bocoran nanti kata-kata zonasi tidak ada lagi, diganti dengan kata lain jadi tunggu saja sampai keluar," katanya.
Mu'ti menuturkan konsep atau mekanisme PPDB yang baru akan segera diumumkan sebelum Hari Raya Idul Fitri 2025.
"Nanti akan kami sampaikan, setelah peraturan mengenai PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) nanti keluar. Nah, karena itu mudah-mudahan tidak perlu menunggu sampai selesai Idul Fitri," ucap Mu'ti.
Guru Besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah ini menambahkan PPDB format baru akan diputuskan dalam sidang kabinet. Dia pun meminta masyarakat, siswa dan guru untuk menunggu informasi resmi setelah pihaknya mendapat arahan Presiden Prabowo.
"Dan sudah kami serahkan hasil kajian kementerian kepada Bapak Presiden melalui Seskab (Sekretariat Kabinet). Kapan sistem ini diputuskan sepenuhnya kami menunggu arahan dan kebijakan Bapak Presiden," kata Mu'ti.
