Presiden Jokowi pernah menyatakan tidak akan bersikap netral dalam Pilpres 2024. “Saya harus cawe-cawe, demi kepentingan negara.” Pernyataan itu disampaikan di depan para pemimpin media massa dan influencer media sosial di Istana Merdeka, 29 Mei 2023.
Tapi, sepertinya, niat untuk "cawe-cawe" itu tidak jadi ia laksanakan. Merespon bergabungnya Partai Golkar, PAN, dan PKB ke kubu Capres Prabowo, Jokowi, menegaskan, "itu urusan masing-masing partai," kata Jokowi kepada wartawan di Istana Negara, 14 Agustus 2023.
Saat ditanya apakah ada komunikasi dengan empat ketua umum parpol, yang selama ini menjadi loyalis pendukungnya, Jokowi menjawab tidak. "Endak. Endak. Itu urusan mereka. Urusan koalisi, urusan kerja sama. Saya bukan ketua partai. Saya Presiden."
Pernyataan Presiden Jokowi itu dikonfirmasi oleh Prabowo. Ia membantah ada "Cawe-cawe Jokowi" dibalik dukungan Golkar-PAN terhadap pencapresannya pada Pemilu 2024. Prabowo menegaskan, Jokowi menghormati independensi dan tidak akan melarang atau mendikte ketua-ketua parpol.
Bantahan cawe-cawe Jokowi juga disampaikan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, dan Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.
Ada apa dengan Jokowi? Kenapa ia membatalkan keinginannya untuk cawe-cawe dalam penentuan copras-capres, hanya kurang dari tiga bulan. Mei lalu Jokowi menegaskan akan cawe-cawe demi kelanjutan kepemimpinan dan pembangunan. Namun tiga bulan kemudian mengubah haluan politiknya dari cawe-cawe menjadi "cuwek-cuwek" pada politik copras-capres.
Pernyataan Jokowi yang cenderung kontradiktif, harap dimaklumi, sekadar basa-basi politik. Publik sudah mahfum dengan berbagai manuver dan persekongkolan, dibalik verbalisme pernyataan politis.
Sebagai Presiden inkumben, Jokowi mustahil tidak cawe-cawe, sesuatu yang wajar dalam dinamika politik pseudo-demokrasi. Jokowi tidak pernah menyembunyikan preferensi dukungannya pada Capres 2024.
Dalam berbagai kesempatan Jokowi menyampaikan sinyal dukungannya pada capres “berambut putih”, “kening berkerut”, hingga “sosok tegas dan berani”. Publik mahfum dengan lontaran teka-teki figur yang dimaksud, antara Ganjar Pranowo atau Prabowo. Dua figur yang ingin ia sandingkan sebagai capres-cawapres 2024.
Namun keinginannya menyandingkan Ganjar-Prabowo atau Prabowo-Ganjar, tidak bersambut. Dinamika politik kepartaian di Indonesia, yang sangat kompleks, kental bernuansa kartel, menyulitkan adanya kesepakatan politik tanpa disertai keuntungan timbal balik.
Politik praktis di Indonesia pasca era reformasi sangat elastis. Parpol cenderung non-ideologis dan oportunis. Sangat lentur dan likuid dalam berkomplot atau berkoalisi untuk memenangkan kekuasaan dan mendapat akses meraup kekayaan.
Pernyataan Jokowi "meralat" keinginan cawe-cawe, menunjukkan permainan politik di Indonesia berlangsung pada dua level berbeda. Di atas panggung (formal, verbal) dan di bawah panggung (informal, aktual). Beda antara pernyataan dengan kenyataan.
Jokowi tidak lagi bisa bermain di politik "dua kaki", terombang-ambing dalam percawe-cawean antara mendukung Ganjar atau Prabowo. Secara etis, sebagai sesama politikus PDIP, politik Jokowi mustinya "satu kaki", mendukung Ganjar Pranowo tanpa reserve. Mendukung capres yang seideologi, separtai, adalah norma politik formal yang perlu ditunjukkan Jokowi.
Namun, karena politik di Indonesia bernuansa informal dan personal, tidak terlalu aneh jika Jokowi kini terkesan mendukung Prabowo. Kalkulasi politik ke depan, sepertinya lebih menguntungkan Jokowi, jika ia ikut memenangkan Prabowo. Ketimbang memenangkan Ganjar, yang sangat erat "didekap" Megawati.
Jadi benarkah Jokowi tidak cawe-cawe (dalam urusan sejumlah parpol loyalisnya mendukung Prabowo), dan telah meralat pernyataannya Mei lalu? Tidak. Jokowi masih cawe-cawe, di bawah panggung politik informal. Bahwa di atas panggung, Jokowi menyatakan tidak cawe-cawe, itu sekadar basa-basi formalitas.
Basa-basi politik adalah seni diplomasi dalam pertarungan politik, ketika batas garis antara kawan atau lawan politik tidak terlalu jelas. Karena, di Indonesia, politik adalah kepentingan personal. Politik bukan untuk kemaslahatan publik atau republik.
