Rempang hanya satu kasus saja. PSN menggusur warga itu cenderung pola umum ketimbang pengecualian.
Itu bukan soal miskomunikasi seperti dikatakan Presiden Jokowi. Tapi, soal paradigma pembangunan yang sesat.
Sangat disayangkan bahwa Presiden Jokowi mengabaikan aspek di luar uang (ganti untung). Seolah uang menjadi masalah utama dan segalanya.
Presiden tidak mempertimbangkan aspek keberlangsungan hidup, kenangan dan budaya yang terikat dengan tanah dan alam.
Banyak orang desa tidak mau pindah bahkan jika ada kompensasi miliaran rupiah. Saya bertemu orang-orang seperti ini di Wadas, pedalaman Flores, Papua dan Kalimantan.
Salah satu sumber kebahagiaan alam yang lestari: udara dan air bersih; keragaman hayati sumber pangan dan obat; lanskap yang mencengangkan.
Juga jalinan sosial yang terjaga; "social safety net" sebenarnya, ketika warga saling-membantu mengatasi masalah; bukan cuma bantuan tunai dan beras murah yang akan habis dalam ukuran bulan.
Itu semua tak ternilai dengan uang.
Saya melihat banyak harmoni sosial yang terkoyak oleh PSN. Pada hampir semua PSN yang saya kunjungi selama berkeliling Indonesia, saya menemukan konflik horizontal yang dipicu oleh praktik adu domba, memunculkan pro dan kontra terhadap proyek: curiga antar tetangga; konflik ayah dengan anak; adik dengan kakak.
Itu menguras energi psikis warga sehari-hari, di luar kesulitan mencari nafkah dan penghidupan.
Kerusakan alam akibat PSN memperberat beban psikis lebih jauh lagi. Warga diteror ancaman bencana ikutan: pencemaran, banjir, longsor atau hilangnya sumber air.
Stres berlipat ganda. Sehari-hari sepanjang tahun.
Harus ada evaluasi mendalam dan menyeluruh tentang PSN. Tak cuma di Rempang, tapi juga di seluruh Indonesia.
Jika mau diteruskan, evaluasi kelayakan PSN harus melibatkan antropologi, sosiolog dan psikologi sosial. Bukan cuma akuntan untuk menghitung uang.
Dan tidak sekadar pakar, tapi pakar yang memiliki integritas, yang berani memaparkan kajian independen.
