Ada dua "bocoran' info menarik minggu ini. Pertama, pernyataan Presiden Jokowi tentang data intelijen terkait internal, agenda, dan kemana arah partai politik (parpol). Kedua, isu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto "menampar dan mencekik" Wakil Menteri (Wamen) Pertanian Harvick Hasnul Qolbi.
Yang pertama disampaikan Presiden Jokowi saat membuka Rapat Kerja Nasional Sekretariat Nasional (Seknas) relawan Jokowi. "Saya tahu dalamnya partai seperti apa. Mereka menuju ke mana juga saya ngerti," kata Jokowi. Sayangnya Jokowi tidak menguraikan informasi seperti apa yang dia ketahui soal "arah" parpol-parpol itu, yang penting untuk diketahui publik. Dan kenapa pula info itu dibocorkan presiden ke relawan pendukungnya.
Info intelijen dari presiden itu sekadar "bocor alus" yang tidak menarik, tidak ada nilai informasi politisnya. Karena, tentu, biasa-biasa saja, presiden mendapat informasi dari aparat intelijen soal apapun yang terkait dengan urusan kenegaraan. Termasuk soal arah agenda politik dari setiap parpol.
Info, atau Isu, yang kedua jauh lebih menarik, bernilai politis, dan kontroversial. Dikabarkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mencekik dan menampar Wamen Pertanian Harvick Hasnul Qolbi. Info yang viral di media sosial ini, disebarkan oleh akun media sosial Seword, medsos yang dikenal pendukung fanatik Presiden Jokowi.
Melalui kanal YouTube, si narator Seword, mengklaim mendengar kabar dari orang yang menyaksikan langsung peristiwa kekerasan menjelang rapat kabinet di Istana. Segera info ini merebak, namun belum ada kejelasan, apakah skandal "tampar-cekik level menteri" itu benar terjadi, atau sekadar isu narasi politik.
Yang menarik, Presiden Jokowi merasa perlu menyempatkan ikut memberikan penjelasan. Seolah menjadi "jubir" Prabowo untuk menyampaikan bantahan terkait aksi kekerasan itu. “Setahu saya tidak ada peristiwa seperti itu, seperti mencekik," kata Jokowi sembari mengingatkan di tahun politik banyak berita-berita bohong.
Yang belum diketahui, apakah penjelasan Presiden Jokowi itu berbasis laporan intelijen yang ia terima, atau sekedar info sambil lalu. Pihak Prabowo dan Kementerian Pertanian sudah membantah terjadinya insiden kekerasan itu. Namun, sejauh ini, korban yang diisukan ditampar dan dicekik, Wamen Harvick, belum bersuara. Benarkah ada insiden kekerasan itu? "The truth is out there," jika mengutip ungkapan tagline film misteri The X-Files.
Boleh jadi insiden itu, kalaupun benar terjadi, sekedar "guyonan ala Prabowo". Sebuah tamparan dan cekikan untuk mengekpresikan kejengkelan, namun sekedar aksi dagelan. Aksi yang terlihat seperti nyata, untuk saksi-saksi yang melihat dari kejauhan. Meskipun Prabowo dikenal emosional dan temperamental --demikian sering dikisahkan-- namun menampar seorang Wamen menjelang rapat kabinet, disaksikan anggota kabinet lain, sepertinya terlalu over-dramatikal. Too violent to be true.
Apapun faktanya, publik menyukai sensasi dan kontroversi, sekalipun itu mungkin kabar bohong. Benar atau tidak insiden "tampar dan cekik" level kabinet itu akan membentuk, dan tersimpan, dalam persepsi publik. Apalagi di tahun politik menjelang Pilpres, isu ini akan diamplifikasi dalam kampanye Pilpres.
Dalam situasi kekaburan dan kekacauan banjir informasi, yang seringkali penuh misinformasi dan disinformasi, mungkin diperlukan otoritas yang kredibel dalam memilah dan mengolah info. Tugas itu dulu diperankan oleh media mainstream berkualitas (pers), sebagai rujukan informasi untuk publik. Namun di era medsos, pers telah kehilangan aktualitas dan otoritasnya, sebagai agenda setter bagi publik.
Bagi presiden dan aparatnya, agenda setter itu adalah informasi yang diperoleh dari aparat intellijen negara. Info yang akurat dan faktual tentang situasi negara, dari para intel, menjadi input bagi presiden dalam membuat policy. Juga dalam menyusun langkah taktis merespon situasi dan mengelola pemerintahan.
Jika aparat intelijen bekerja dengan baik dalam membuat laporan ke presiden, misalnya, mustinya tragedi kekerasan aparat di Pulau Rempang, Batam, tidak perlu terjadi. Juga berbagai insiden terkait benturan antara aparat negara dengan rakyat di sejumlah proyek strategi nasional.Laporan intelijen kepada presiden mustinya fokus pada ekspresi dan aspirasi warga, selain soal menginteli kinerja dan arah parpol.
Laporan intelijen yang tidak aktual-faktual-profesional, dan terobsesi dengan urusan politik, hanya akan berpotensi "menampar dan mencekik" presiden. Kita pernah mengalami situasi itu di era Orde Baru. Aparat intel dan laporan intelijen hanya difokuskan untuk urusan memata-matai rakyat dan mengamankan politik kekuasaan. Bukan untuk menyerap aspirasi dan ekspresi rakyat guna merumuskan kebijakan pembangunan dan mengelola pemerintahan yang benar.
Pesan apa yang ingin disampaikan Presiden Jokowi di harapan relawannya, dengan membawa-bawa laporan intelejen negara tentang kiprah dan arah parpol. Apakah ini indikasi presiden sedang ingin "menampar dan mencekik" parpol-parpol. Atau sebaliknya, presiden mulai "tertampar dan tercekik" oleh ulah parpol yang mulai sulit dia kendalikan arahnya? The truth is out there.
