Anthony Budiawan
Kolumnis
Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)
Sudah menjadi hak dan kewajiban rakyat untuk melindungi konstitusi dan merebut kedaulatan rakyat, dengan cara apapun.
Penetapan Proyek Strategis Nasional sejak 2016 juga bermasalah hukum, melanggar undang-undang. Artinya, Proyek Strategis Nasional yang jumlahnya sampai 225 proyek tidak sah, dan wajib batal demi hukum...
Niat jahat dan penyelundupan hukum ini bukan khilaf, bukan kesalahan yang tidak disengaja, tetapi dilakukan secara sadar dan sistematis.
Sumber: Dok. Setpres
Terlepas dari reaksi masyarakat, permintaan maaf seseorang tidak bisa menghapus kesalahan atau pelanggaran tindak pidana.
Sejak 2014, banyak kebijakan Jokowi dan Luhut seperti berkhayal: tidak ada yang menjadi kenyataan.
Presiden Jokowi Didampingi Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Kabulog Bayu Krisnamurthi Saat Memeriksa CBP di Gudang Bulog Provinsi Sumatera Utara 15 Maret Lalu. (Sumber: Bulog)
Dugaan mark up harga beras ini begitu jelas, dan mudah ditelusuri.
Jebolnya Pusat Data Nasional Sementara merupakan kegagalan pemerintah, dalam hal ini Menkominfo dan Presiden Jokowi, dalam melindungi data dan diri pribadi penduduk Indonesia, yang merupakan perintah...
Setidaknya ada tiga skandal keuangan yang dilakukan Goto menjelang dan saat IPO, yang dapat masuk kategori tindak pidana kejahatan keuangan berat.
Ini masalah endurance , masalah ketahanan, masalah berapa banyak dolar yang masih dimiliki BI untuk melawan pasar, untuk melawan investor asing yang kabur.
Penjelasan Gubernur BI sangat mengkhawatirkan karena terkesan yang bersangkutan tidak paham (atau pura-pura tidak paham?) tentang keterkaitan fundamental ekonomi dan kurs rupiah.

Tentang GBN.top

Kontak Kami

  • Alamat: Jl Penjernihan I No 50, Jakarta Pusat 10210
  • Telepon: +62 21 2527839
  • Email: redaksi.gbn@gmail.com