
Anthony Budiawan
Kolumnis
Managing Director PEPS (Political Economy and Policy Studies)
- Details
Automatic adjustment juga digunakan untuk Bansos bukan lagi sebuah persepsi seperti disampaikan Sri Mulyani, tetapi merupakan sebuah fakta nyata, seperti pengakuan Airlangga Hartarto secara terbuka di...
- Details
Pengalihan anggaran, atau mengubah rincian belanja negara, hanya dapat dilakukan melalui Perubahan APBN, yang disetujui DPR, dan ditetapkan dengan UU
- Details
Penyaluran BLT, yang tidak ada mata anggarannya, melanggar Konstitusi, UU Keuangan Negara, dan APBN 2024.
- Details
Alat curang kedua secara TSM, politik uang Bantuan Sosial yang dilakukan secara terang-terangan dan besar-besaran, dengan melanggar banyak peraturan perundang-undangan, termasuk Konstitusi
- Details
Pengembang Sirekap sebenarnya kemungkinan besar pihak lain, pihak asing. Untuk menutupi jejak kecurangan di dalam negeri
- Details
Presiden seharusnya bersikap netral, bertindak sebagai “wasit” untuk memastikan KPU dan Bawaslu menyelenggarakan Pemilu dan Pilpres sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Details
Audit forensik merupakan sebuah keharusan untuk mencari keadilan dan kebenaran, agar kesalahan dan kejahatan pemilu melalui IT tidak terjadi lagi di masa depan
- Details
Dari perhitungan Quick Count hasil pemilu dapat dilihat, ada selisih (bersih) cukup besar antara hasil perolehan partai pendukung dengan hasil perolehan suara paslon yang didukungnya.
- Details
Metode ilmiah Quick Count ini terbukti cukup akurat apabila , dan hanya apabila , dilakukan sesuai prinsip-prinsip ilmu statistik yang menjadi dasar metodologi Quick Count .
Page 6 of 11
Pilihan Redaksi
Terbaru
Media Sosial
Tentang GBN.top
Kontak Kami
- Alamat: Jl Penjernihan I No 50, Jakarta Pusat 10210
- Telepon: +62 21 2527839
- Email: redaksi.gbn@gmail.com